Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label MAKALAH

Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila dan NKRI Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia [1] Oleh:   Mareti Waruwu [2] A.      Pendahuluan Pancasila mesti diterima dengan akal sehat sebagai warisan berharga bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki dimensi multi fungsi, sebagai sumber ideologi, sebagai pemersatu, sebagai rujukan hukum, dasar negara, dan lain sebagainya. Suatu keberuntungan sejarah, sebab negeri ini dikaruniai kesadaran bersama akan warisan ideologi dalam menjaga, dan mempertahankan kebersamaan sebagai sebuah bangsa berdaulat. Merajut gagasan dalam mengkonstruksikan sebuah realitas kebhinne-kaan di bumi Indonesia merupakan sebuah mahakarya. Sebab kristalisasi beragam nilai, norma dan kepercayaan, melalui sebuah intellectual exersices yang lama, mendalam dan relevan oleh Soekarno dan para pemikir bangsa, maka lahirlah Pancasila, yang didalamnya terhimpun segala unsur, baik yang bersifat transendental [3] , imanensi...

Makalah Hukum Dagang

BAB  I PENDAHULUAN 1.1     Latar Belakang Dalam dunia era globalisasi, hakekat suatu negara akan selalu mengalami perubahan yang sangat statis mengiringi suatu perubahan waktu tertentu. Dengan adanya perkembangan zaman tersebut tidak bisa di pungkiri bahwa hukum, ekonomi, sosial, politik serta budaya secara dinamis juga turut serta dalam mengikuti perkembangan itu. Pada abad ke-21 ini, secara langsung dunia internasional menuntut setiap negara untuk mengembangkan perekonomiannya dalam menghadapi Word Trade Organization (WTO) dan lain-lain, melalui perdagangan bebas dunia. Pada tahun 2005, menurut data PoliticalEconomic dan Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. [1] Tanpa ...